BWS CALL 1500-012
Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris Page Banner
PRODUK & LAYANAN > LAYANAN LAINNYA > PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORIS

                      Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

                                           Pendanaan Terorisme

 

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk

Perbankan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang melalui proses layering, placement dan integration sehingga seolah-olah asal usul kekayaan pelaku pencucian uang adalah kekayaan yang sah. Bank juga dapat digunakan sebagai sarana bagi pelaku pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya, PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (“Bank Woori Saudara”) sebagai perusahaan publik yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI), terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia, berkomitmen untuk sepenuhnya  mematuhi

Undang-Undang dan Peraturan Anti Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia antara lain :

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak  Pidana Pendanaan Terorisme;
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
  4. Peraturan yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Penerapan Program APU dan PPT di Bank Woori Saudara merupakan bagian dari manajemen risiko Bank dan paling kurang mencakup antara lain :

A. Pengawasan aktif Direksi dan Komisaris.

1. Pengawasan Aktif Direksi

2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

B. Kebijakan dan prosedur, yang meliputi:

1. Identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah, Nasabah dan Walk in Customer (WIC);

2. Identifikasi dan verifikasi beneficial owner;

3. Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko (Risk Based Approach);

4. Pelaksanaan Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence);

5. CDD Yang Lebih Sederhana dan CDD Oleh Pihak Ketiga;

6. Penutupan hubungan dan penolakan transaksi;

7. Pemantauan dan pengkinian;

8. Cross Border Correspondent Banking;

9. Prosedur Transfer Dana;

10. Penatausahaan Dokumen;

11. Sistem Informasi Manajemen;

12. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan; dan

13. Pelaporan.

C. Pengendalian intern

Komponen Sistem Pengendalian Intern dalam penerapan Program APU dan PPT di Bank Woori Saudara meliputi :

  1. Penetapan kebijakan dan prosedur, petunjuk pelaksanaan serta dokumen acuan
  2. kerja lainnya yang dijadikan panduan dalam penerapan Program APU dan PPT;
  3. Pendelegasian wewenang serta pemisahan tugas dan tanggung jawab antara pelaksana kebijakan dengan pengawas penerapan kebijakan serta pelaksanatransaksi dengan pemutus transaksi;
  4. Penetapan fungsi supervisi di masing-masing Unit Kerja yang menjalankan kebijakan penerapan Program APU        dan PPT;
  5. Pelaksanaan review secara berkala terhadap penerapan Program APU dan PPT oleh manajemen dan/atau Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
  6. Penetapan kebijakan-kebijakan dalam produk dan aktivitas yang mendukung penerapan Program APU dan PPT;
  7. Pemenuhan seluruh komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara lain Action Plan, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan hasil Pengawasan OJK yang terkait dengan penerapan Program APU  dan PPT; serta
  8. Ketersediaan sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.

 

D. Sistem manajemen informasi

Sistem manajemen informasi diperlukan untuk memantau profil dan transaksi Nasabah yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah. Dalam kaitannya dengan penelusuran transaksi, baik untuk keperluan intern, OJK, PPATK, Bank Indonesia, ataupun kasus peradilan, sistem manajemen informasi juga harus dapat memungkinkan untuk melakukan penelusuran setiap transaksi (individual transaction).

E. Sumber daya manusia dan pelatihan.

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai tingkat keahlian dan pengetahuan yang memadai didalam menjalankan tugas-tugasnya, Bank Woori Saudara menyediakan program pelatihan bagi seluruh karyawannya secara berkala dan berkesinambungan dibidang APU dan PPT. Adapun cakupan materi pelatihan diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
  2. Tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme ; dan
  3. Kebijakan dan prosedur internal penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab karyawan  dalam pencegahan dan pemberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme